Gubernur Koster Sebut Enam Kabupaten di Bali Tidak Lagi Tambah Hotel

RADARBANGSA.COM - Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan enam kabupaten di Bali sepakat tidak lagi mendorong pembangunan hotel dan restoran mulai 2026. Kesepakatan ini dilakukan dengan syarat mereka tetap mendapat pembagian Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari Denpasar, Badung, dan Gianyar (Sarbagia).

“Diskusi kemarin dengan bupati dan wali kota, jadi yang enam kabupaten ini sepakat tidak akan lagi mendorong pembangunan hotel dan restoran, asalkan PHR-nya dibagi secara lebih proporsional,” kata Koster, Senin (28/7/2025).

Koster menyebut kabupaten yang sepakat adalah Tabanan, Jembrana, Buleleng, Bangli, Karangasem, dan Klungkung. Ia menegaskan kebijakan ini untuk menekan eksploitasi lahan sekaligus pemerataan pembangunan pariwisata. 

“Enam kabupaten itu hanya dibangun destinasi wisata, sedangkan yang penghasil (Sarbagia) jadi tempat usaha hotel dan restoran,” ujarnya.

Mulai 2026, Pemprov Bali akan mengalokasikan 10 persen PHR Sarbagia ke enam kabupaten tersebut. Dana dipakai khusus pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. 

“10 persen itu kira-kira Rp700 miliar, itu yang dialokasikan ada untuk jalan provinsi, ada juga untuk kabupaten melalui BKK dengan besaran menurut luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kerusakan jalannya,” kata Koster. 

Koster memastikan pembagian PHR ini tidak dipengaruhi politik. “Ini dibagi tidak melihat politik. Seperti Karangasem tetap diporsikan, saya bilang pak bupati tidak usah khawatir, tugas saya membangun Bali secara merata dan berkeadilan,” tegasnya.

Ia berharap skema ini mampu mengatasi masalah jalan rusak dan kemacetan di Bali. 

“Hanya diperuntukkan untuk infrastruktur dan sarana prasarana sendiri, tidak boleh untuk lain-lain, mobil atau beli-beli yang lain tidak boleh, hanya yang produktif saja,” ucapnya.