Mulai Agustus, Program Satu Keluarga Satu Sarjana Dilaksanakan di Bali

RADARBANGSA.COM - Pemerintah Provinsi Bali akan memulai program Satu Keluarga Satu Sarjana pada tahun ajaran baru Agustus 2025. Program ini menyasar keluarga kurang mampu dan keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi masuk perguruan tinggi yang saat ini baru mencapai 38 persen. 

“Targetnya naik di atas 50 persen untuk mendukung program SDM Bali unggul dan meningkatkan daya saing di Bali maupun luar Bali,” kata Koster saat penandatanganan kerja sama di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Selasa (29/7).

Sebanyak 1.450 calon mahasiswa akan mendapatkan kesempatan pada tahap pertama program ini. Mereka akan disalurkan ke 28 perguruan tinggi di Bali, terdiri dari 8 perguruan tinggi negeri dan 20 perguruan tinggi swasta. Kampus negeri yang terlibat di antaranya Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, dan Politeknik Negeri Bali.

Perguruan tinggi swasta meliputi Universitas Warmadewa, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Universitas Pendidikan Nasional, Universitas Ngurah Rai, Universitas Hindu Indonesia, hingga Universitas Dhyana Pura. 

“Perguruan tinggi yang kami ajak kerja sama rata-rata memiliki mahasiswa di atas seribu orang,” ujar Koster.

Setiap mahasiswa hanya dikenakan biaya Rp 1 juta per semester, yang sepenuhnya ditanggung Pemerintah Provinsi Bali. Selain itu, mahasiswa juga menerima bantuan biaya hidup Rp 1,4 juta per bulan untuk keperluan makan dan tempat tinggal di wilayah Badung serta Denpasar. Bantuan ini diberikan hingga delapan semester, menyesuaikan jenjang pendidikan D1 hingga D4.

Untuk tahun ini, Pemprov Bali menyiapkan anggaran Rp 9,7 miliar guna menutup biaya kuliah dan biaya hidup selama September hingga Desember 2025. Pada 2026, anggaran akan meningkat menjadi sekitar Rp 27 miliar untuk 1.450 mahasiswa. 

“Kalau program ini terus berjalan, di tahun keempat sudah ada 5.000 lebih mahasiswa dengan anggaran 109 miliar dari APBD,” ungkap Koster.

Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa peserta program tidak akan dikenai pungutan uang gedung maupun biaya pendaftaran hingga lulus. 

“Sasarannya yang miskin dulu, kemudian baru yang belum ada sarjana di keluarganya,” kata Koster.

Ke depan, Pemprov Bali berencana melibatkan kabupaten/kota dan memperluas kerja sama ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). 

“Sekarang baru Gianyar yang menjalankan. Tahun 2026 semua kabupaten dan kota harus melaksanakan, disesuaikan dengan kemampuan fiskalnya,” pungkasnya.