Sufmi Dasco Optimis Kerja Sama DPR dan Pemerintah ke Depan Lebih Baik

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai kerja sama DPR RI dengan Pemerintah dalam pengambilan-pengambilan keputusan kebijakan pemerintahan periode 2019-2024 akan berjalan dengan baik. Hal ini, menurutnya disebabkan menguatnya dukungan partai politik di Parlemen kepada Pemerintah.

Saat ini, kurang lebih 60 persen partai politik yang ada di Parlemen mulai merapat kepada Pemerintah. Hal ini disampaikan Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu saat menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019 lalu.

Baca Juga: Pastikan Tak Ada Penambahan, Ketua DPR: Tetap 11 Komisi

Namun, menurut Politisi Gerindra ini check and balances akan tetap berjalan karena sesuai dengan tupoksi DPR RI. Maka sebagai wakil rakyat, Dasco berharap para Anggota Dewan tidak lupa akan tugasnya.

“Fungsi dari parlemen untuk check and balances dan menjalankan tupoksinya yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran tetap bisa berjalan dengan baik. Saya pikir bahwa dalam rangka check and balances, kritik-kritik membangun yang dilakukan oleh parlemen itu juga harus dapat diterima dengan baik oleh pemerintah pada saat ini,” jelasnya.

Dasco menyatakan bahwa perubahan pandangan merupakan hal yang lumrah bagi para Anggota DPR RI, karena mereka memperjuangkan pandangan rakyatnya. “Keputusan-keputusan yang diambil nantinya, tentu kita belum tahu akan seperti apa. Namun kita percaya bahwa kawan-kawan di Parlemen ini tetap akan memegang teguh janji-janji kepada konstituennya,” ujar Dasco.

Baca Juga: Puan Bagi Tugas Pimpinan DPR, Gus Muhaimin Bidang Kesejahteraan Rakyat

Di sisi lain, Dasco sendiri mengaku ia dan partainya tidak akan melakukan intervensi calon Menteri yang akan membantu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Namun ia berpesan agar kejadian Menteri yang tidak boleh ikut rapat di DPR RI tidak terulang, sehingga Presiden dan Wapres harus bisa menempatkan orang yang tepat di tempatnya.

“Kalau pemilihan itu kita tidak mau intervensi, karena merupakan hak prerogatif daripada Presiden untuk menempatkan pembantu-pembantunya. Toh yang bertanggung jawab pada akhirnya nanti adalah Presiden. Namun kami imbau ada pengalaman yang biasanya menjadi guru yang sangat baik yang kemudian bisa diambil pelajaran bagi kita semua,” tukas legislator dapil Banten III itu.