PKB Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen 2021 Realistis, Asalkan...

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI menilai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2021 yang disampaikan pemerintah cukup realistis. Kendati demikian pemerintah harus bekerja keras untuk menjaga sumber-sumber utama pertumbuhan ekonomi.

Demikian disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB Siti Mukaromah, saat membacakan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV DPR RI di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2020.

Erma menyatakan, usulan asumsi dasar pemerintah dalam dokumen KEM-PPKF diantaranya untuk pertumbuhan ekonomi antara 4,5-5,5%, inflasi 2-4%, tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun sebesar 6,67-9,56, nilai tukar rupiah berada di angka Rp 14.900-Rp 15.300 per dolar Amerika Serikat (AS).

Harga minyak alias ICP di kisaran US$ 40-50 per barel. Sedangkan lifting minyak berada di antara 677-737 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1.085 ribu sampai 1.173 ribu setara minyak.

“Target pertumbuhan 4,5-5,5 persen ini akan menjadi sangat over estimate kalau pemerintah tidak bisa menjaga sumber-sumber utama pertumbuhan khususnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas investasi baik dari dalam maupun luar negeri, maupun dari sisi produksi seperti manufaktur, perdagangan, ataupun jasa," ungkap Erma.

Dia mengatakan target inflasi di angka 2,0%-4,0% masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kendati demikian target ini masih dibayangi proses pemulihan daya beli masyarakat akibat wabah corona yang diprediksi baru terkendali di akhir tahun.

“Inflasi tahun 2021 nanti masih akan dibayangi proses pemulihan daya beli masyarakat, untuk itu tekanan inflasi dari sisi permintaan dan suplai harus bisa dijaga secara baik," ungkap anggota DPR RI yang berasal dari dapil Jateng VIII ini.

Namun FPKB menyoroti harga minyak mentah global yang diprediksi masih akan mengalami penurunan pada tahun 2021. PKB pun mendesak agar pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) agar bisa meringankan beban masyarakat.

“Kami mendesak pemerintah untuk bisa merealisasikan kebijakan menurunkan harga minyak atau BBM ditahun depan, karena harganya masih dapat lebih rendah mengikuti tren penurunan di tingkat global”, ungkap anggota DPR RI yang biasa disapa Erma ini.

Terkait lifting minyak dan gas yang terus turun tiap tahunnya, kata Erma menjadi salah satu bukti jika usaha pemerintah dalam peremajaan kilang maupun membangun kilang baru belum banyak membuahkan hasil. Menurutnya pemerintah harus terus memperbaiki skema-skema investasi agar bisa menarik investor di bidang ini.

“Kami mendukung bahwa kegiatan eksplorasi melalui perbaikan iklim usaha yang dilakukan pemerintah, termasuk penyederhanaan proses perizinan dan mempercepat proses plan of development serta perbaikan skema kontrak bagi hasil (production sharing contract) untuk terus dilakukan, sehingga dapat mendorong kegiatan eksplorasi serta menguntungkan bagi pemerintah dan KKKS”, pungkas Erma.