Informasi dan Data Akurat, BNPB: Pondasi Pemangku Kebijakan Darurat Bencana

RADARBANGSA.COM - Dampak bencana erupsi Gunung Semeru menyisakan persoalan penanganan pengungsi yang menjadi pekerjaan krusial. Rumah yang mengalami kerusakan berat bahkan hilang dan tidak dapat dihuni lagi memaksa warganya untuk mengungsi sementara ke posko pengungsian atau rumah kerabat yang lebih aman.

Sejak Minggu 4 Desember 2021 lalu atau 11 hari pasca erupsi Gunung Semeru, selain operasi pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar dengan mendorong logistik harus menjamin tidak adanya kelaparan dan ketidakamanan atas dampak yang dirasakan warga akibat fenomena alam tersebut.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan, kesimpangsiuran data pengungsi yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat menimbulkan dampak lanjutan seperti menumpuknya bantuan di gudang logistik atau di sisi lain ada posko pengungsian ang belum mendapatkan bantuan sehingga timbul ketimpangan.

"Informasi dan data pengungsi yang akurat, handal, dan terbaharui merupakan pondasi bagi koordinasi dan respon yang efektif bagi pemangku kebijakan darurat bencana," kata Abdul Muhari di Jakarta, Selasa 21 Desember 2021.

Menurutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengembangkan alternatif sistem pendataan pengungsi dengan menggunakan sebuah platform piranti lunak. "Dalam rentang waktu tersebut, BNPB berhasil mendata 52 titik pengungsi dengan angka total jiwa mengungsi sebanyak 11.658 orang di dua belas kecamatan. Output dari pendataan pengungsi yang dilakukan ditayangkan secara interaktif dalam dashboard https:/gis.bnpb.go.id/semeru2021," ungkapnya.