Perkuat Riset Kepemirsaan, KPI-BPS Jalin Kerjasama

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Dalam kemajuan era digital, baik di dunia nyata sebuah data keberadan BPS untuk mendukung dalam proses membuat kebijakan sangat vital. Data yang artinya dapat menghitung jumlah dari sebuah objek merupakan tolak ukur dari penguraian masalah penyiaran khususnya.

Memetakan masalah dan mengurai masalah serta memberikan solusi dari sejumlah persoalan penyiaran menjadi mudah berkat ada data yang valid dari BPS. Dunia tanpa data maka telah salah dalam memetakan sebuah persoalan.

Lembaga Negara independen seperti KPI sangat membutuhkan data bahkan sangat bergantung dengan data. Dengan adanya sebuah data dari BPS akan membantu KPI dalam membuat sebuah kebijakan yang terukur dan maksimal dalam penerapannya.

KPI juga merilis data indeks kualitas program siaran tv dengan melibatkan 12 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan standar kualitas program siaran TV adalah 3.0, menggunakan skala 1 hingga 4. Program siaran TV dinilai baik atau berkualitas, jika nilai skor indeksnya minimal 3.0.

Survei periode pertama tahun 2018 memperlihatkan, nilai indeks kualitas program siaran TV secara keseluruhan adalah sebesar 2.84. Pada survei Periode II Tahun 2018 memperlihatkan kenaikan 0,3 menjadi 2.87. Nilai indeks kualitas program Televisi pada Periode III kembali turun 0,6 menjadi 2.81.

Relevansi dalam hal ini KPI dan BPS dapat menjalin hubungan yang baik dan bersinergi. BPS sendiri yang telah mendapat reputasi yang baik di dunia Internasional dan sudah diakui sebagai lembaga yang valid dalam penyajian data agar mensuplai KPI dalam urusan data–data khususnya didunia penyiaran.

Kelebihan dari kerjasama yang terjalin dengan BPS ialah KPI dapat membuat sebuah pemetaan permasalahan penyiaran secara gamblang. Saya mencontohkan di Indonesia ternyata banyak menonton siaran berformat apa misalnya, maka KPI bisa fokuskan pembinaan kepada siaran yang paling banyak ditonton oleh masyarakat. Jika tidak punya hal seperti ini maka kebijakan yang dilakukan tidak terarah.

Dengan adanya dukungan data dari BPS maka KPI dapat melihat jumlah masyarakat Indonesia yang menonton tv itu dalam jumlah data yang valid. Di era milenial yang akrab dengan dunia digital, maka saat ini data presentase orang yang menonton tv dan orang yang menonton via gadget sangat dibutuhkan oleh KPI.

BPS dalam setiap sensus dan survey itu memasukkan unsur penyiaran sehingga data dari BPS dapat digunakan sebagai rujukan oleh KPI. Kerja sama ini diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak. KPI membantu BPS agar sensus yang dilakukan tersosialisasi oleh masyarakat, sebaliknya KPI membutuhkan data pemirsa tv dan radio. Ini juga merupakan bagian dari pemetaan dari persoalan, oleh karena itu MoU ini akan membuat KPI semakin berkembang dan semakin terarah dalam membuat kebijakan. (MS)