Banggar DPR RI Sebut Swasembada Beras Tak Terwujud di Masa Presiden Jokowi

RADARBANGSA.COM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menegaskan tidak ada program swasembada beras di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penegasan ini ia sampaikan untuk menanggapi pernyataan salah satu calon wakil presiden (cawapres) pada debat 21 Januari 2024 yang menyebutkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada masa Presiden Joko Widodo.

"Sebagai anggota DPR, yang memiliki tanggung jawab pengawasan, saya ingin menyampaikan kondisi seobjektif mungkin agar persoalan pangan rakyat tidak menjadi komoditas elektoral, serta tidak berbasis pada data yang benar," tutur Said dilansir dari laman resmi DPR RI, Jumat, 26 Januari 2024.

Diketahui, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia dinilai selalu melakukan impor beras sepanjang tahun 2014 hingga 2023. Terbukti, Pemerintah Indonesia memutuskan melakukan Impor beras 844 ribu ton pada tahun 2014, 861 ribu ton pada tahun 2015. Tidak berhenti, impor beras melonjak signifikan menjadi 2,25 juta ton pada tahun 2018, dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 305 ribu ton.

Terakhir,  kini impor beras pada tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton. Angka ini menandai bahwa Indonesia telah menjadi negara dengan impor beras terbesar sepanjang sejarah republik ini berdiri.

"Kalau impor beras dikaitkan dengan bencana el nino, tentu tidak relevan. Bahwa benar pada tahun 2023 lalu, Indonesia mengalami el nino, musim kering yang agak panjang. Namun, masa ini berlangsung kurang dari 4 bulan, dan memang ada kebutuhan untuk menutup pasokan kebutuhan beras dalam negeri sebagai cadangan bila persawahan ada gagal panen,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Lebih lanjut, dirinya mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk mengimpor beras mencapai 3,06 juta ton akibat gagal panen. Data BPS mengungkapkan, produksi beras pada tahun 2022 sebesar 31,5 juta ton dan periode Januari-Oktober 2023 mencapai 30,9 juta ton. Artinya, ada kemungkinan perubahan data produksi beras sampai Desember 2023.

Pada tahun 2020 lalu, selaku Ketua Banggar, Said sudah mengusulkan kepada pemerintah agar mengubah skema impor. Dia meminta pemerintah mengubah skema impor komoditas dari sistem kuota menjadi impor dengan model pengenaan tarif. Pasalnya, kebijakan impor dengan sistem kuota, sarat dengan upaya memburu rente para pejabat.

"Saya pastikan dengan model impor pengenaan tarif, negara lebih banyak untungnya, dan model perburuan rente pada kegiatan impor bisa lebih dikurangi," tegasnya.