Komisi IX DPR Minta Integrasi Sistem Kesehatan Nasional Pertimbangkan Kesiapan Masyarakat

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah mengingatkan, tranformasi sistem kesehatan terintegrasi harus memperhatikan kondisi serta kesiapan masyarakat. Hal tersebut menanggapi rencana pemerintah melakukan transformasi digital pada sistem kesehatan nasional.

"Saya secara pribadi menyambut baik ide kreatif pak Menkes dan pak Dirut untuk menyatukan sistem sehingga semakin mudah melakukan pengecekan kesehatan. Cuman, saya ingin mengingatkan saja bahwa tidak semuanya masyarakat kita paham teknologi," kata Nur Nadlifah saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Dirut BPJS Kesehatan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Mei 2022.

Politisi PKB itu menerangkan, tidak semua masyarakat memiliki gawai yang mendukung untuk pengguna aplikasi tersebut. Karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu mengantisipasi kendala tersebut.

"Sementara, data layanan kesehatan akan berlaku kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ada di kaki gunung atau di pelosok desa, sementara kalau mereka tidak memiliki supporting untuk akses aplikasi ini. Adakah solusi yang ditawarkan pak Menteri?" tegasnya.

Lebih lanjut, dia menyarankan agar pemerintah dapat menyiapkan solusi bagi masyarakat yang ingin berobat tapi belum memiliki gawai mumpuni atau akses terhadap teknologi tersebut.

"Ini saya rasa perlu dipikirkan pak Menteri, sehingga layanan aplikasi yang tujuannya mempermudah ini harus benar-benar mampu mempermudah. Saya mengingatkan kondisi masyarakat kita tidak semuanya mampu, mungkin tidak mampu beli kuotanya, tidak mampu punya gadget atau operasikan aplikasinya. Tolong dipikirkan betul dan apa solusinya manakala mereka tidak punya itu," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkenalkan inovasi baru berupa platform pelayanan kesehatan yang bernama Indonesia Health Service (IHS). Kehadiran IHS diharapkan akan memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan fasilitas kesehatan.

IHS akan menjadi single identification kesehatan pasien yang terintegrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK). Hingga pada akhirnya, setiap masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan yang berkesinambungan.