DPR dan pemerintah Siap Bahas RUU Omnibus Law Perpajakan

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu draf RUU Omnibus Law bidang Perpajakan yang akan diajukan Pemerintah. Disampaikannya, DPR RI siap untuk membahasnya secara cepat dan konsisten, jika draf RUU tersebut sudah rampung di Pemerintah.

Baca Juga: Ketua DPR RI Imbau Masyarakat Tidak panik Sikapi Penyebaran Virus Corona

Puan pun meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan proses penyusunan draf tersebut, sesuai mekanisme yang berlaku agar Omnibus Law bisa segera dibahas di DPR RI. Hal itu disampaikannya usai rapat konsultasi dengan pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

“Saya minta ke Menkeu untuk mengikuti mekanisme pembahasan di DPR dan menunggu surat Prolegnas dari DPR diterima Presiden. Untuk menyatakan Prolegnas 2020 terkait Omnibus Law, Pemerintah melalui Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian akan menyerahkan draf ke DPR nantinya,” ujarnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan, pada prinsipnya DPR RI dan Pemerintah sejalan untuk dapat segera menyelesaikan pembahasan Omnibus Law ini. Ia pun berharap dalam pembahasannya nanti tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Jangan sampai menyalahi aturan. Kalau bisa secepat mungkin sesuai draf. Apakah draf terkait pasal-pasal itu kemudian disosialisasikan dengan baik, sehingga tidak ada kegaduhan," tegasnya.

Baca Juga: DPR RI dan Pemerintah Tetapkan 248 RUU Prolegnas 2020-2024

Masyarakat pun diharapkan bisa tenang dalam menyikapi pembahasan Omnibus Law ini karena tujuan dari dibentuknya ini adalah untuk tujuan meningkatkan investasi dan lapangan kerja, yang mana itu sangat dibutuhkan masyarakat. “Visi Omnibus Law untuk membuka lapangan kerja dan investasi. Meskipun saya belum menerima drafnya, tapi saya tahu agar investasi menggeliat,” optimis legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Di saat yang sama, Menkeu Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pihaknya siap untuk terus menjalin komunikasi dengan Pimpinan DPR, Komisi XI dan Badan Anggaran. Melalui hubungan yang harmonis ini diharapkan pembahasan Omnibus Law bidang perpajakan ini dapat selesai dengan tepat waktu.