Sidak Gudang Kemendagri, Nihayatul: Kita Akan Perketat Pengawasan

BOGOR, RADARBANGSA.COM - Komisi II DPR RI melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke gudang aset Kementerian Dalam Negeri di Bogor, Jawa Barat, Senin, 28 Mei 2018. Rombongan anggota Komisi II menggunakan bus DPR RI dan sampai di lokasi sekira pukul 15.15 Wib.

Usai sidak, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh menyampaikan bahwa hasil sidak ini akan langsung dibahas bersama Kemendagri di DPR RI. Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan bahwa selama ini KTP yang bermasalah tidak ada tindak lanjut setelah dikirim ke dukcapil Jakarta.

Dari keterangan pihak Kemendagri, ada 805 ribu keping e-KTP yang rusak. Namun belum dapat dipastikan apakah ratusan ribu keping e-KTP yang rusak itu sudah berada di gudang aset Kemendagri di Bogor atau masih di Jakarta.

"Menurut staf Dukcapil, seluruh KTP yang bermasalah di daerah itu dibawa ke Jakarta. Mereka membikin laporan, ada berapa yang salah fisik dan salah data. Saya belum tahu apakah yang 805 ribu KTP yang katanya invalid itu ada di gudang ini atau masih di Kemendagri di Jakarta," jelas Nihayatul.

Dia menyayangkan karena Kemendagri tidak memiliki sistem yang bisa mendeteksi kesalahan KTP-el sejak awal sebelum KTP dicetak. "Kemendagri tidak memiliki sistem yang bisa mendeteksi sedini mungkin kesalahan KTP-el sebelum dicetak, sehingga kesalahan data sangat banyak," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Sidak ini dilakukan terkait ratusan ribu e-KTP yang sempat tercecer di jalanan di Bogor pada Sabtu (26/5) lalu. Nihayah pun mengingatkan agar Komisi II lebih ketat melakukan pengawasan terkait kejadian tersebut.

"Dari sini kita semakin tahu bahwa ada sesuatu yang perlu kita lakukan pengawasan lebih dalam lagi. Dari keterangan staf, selama ini ternyata barang-barang (KTP-KTP rusak) itu (hanya) dikumpulkan. Baru sekarang setelah ramai ini baru mau dipotong," pungkas Nihayatul.